Para Kritikus berkata...
huahahaha gatau kenapa saia suka sekali sama tulisan yang satu ini deh, hehehe... 
Nyiletnya kena bgt, seakan-akan mau nyilet A yang nyilet B sebenernya sih malah nyilet B, LOL.... 
Tapi bener tuh, setuju, haha
(bayar pajak? Sudah dong, kalo beli ini beli itu kan kena pajak, hahaha... Kemarin nyewa bis juga kena pajak, LOL)
btw, jangan2 memang itu ya (salah satu) tujuan utama diadakannya pelajaran PMP, Moral, PPKn, dll la dari TK sampe kuliah, hahahaha....
gue kok kehilangan semangat gotong royong yah. apatis. bodo' deh mo naek ya naeklah. *lebih penting bagi gue mikirin akankah arus wisnus ke bali menurun seiring naiknya BBM. semoga enggak. yg kaya masih lebih banyak dari yg miskin, ya toh?*
zilko: itu namanya menyilet dengan metode tek-tok
you: eeh.. kantor gw mau outing ke Bali kok, J. Ntar.. akhir Oktober rencananya 
. Yg kaya memang masih lebih banyak, tapi yg kaya2 itu pada berwisata ke luar nusantara
BBM naik 2000 ya..abis itu bayam naik 500, ayam 2000, beras 200. blom lagi telur dll. abis itu efeknya ke sabun, sampo, sampe kain pel.
diitung2, kompensasi 100 ribu kaga ada efeknya.....
Belum baca artikel Dita -- so I don't know where she went with the argument.
But when we speak of "democracy" and the government "of the people, by the people, for the people," we will also be naive if we fail to incorporate the issue of the state's power into the discussion.
For example, we may want to consider whether such "democratic" policies would lead to political and economic repression. Further, what kind of "state" are we talking about here? Who are the rulers, and what are their interests? Are these "democratic" policies harmless?
And this idea that "pemerintah adalah 'kita'"... seems too foreign and out of reach. The state is the state. It is difficult to deny that it has interests of their own, and that it has "the means of repression." Or, it can also be that many of the state's interests are the ruling class's interests. Either way, the state is not "kita," at least it has never been. If one day the state can become "kita," that's great. But in the meantime, the challenge is to understand this "non-kita" state and to examine its penetrating influence on its people.
I'm not up-to-date when it comes to the development of Indonesian leftist movements. So I don't know what their recent objectives are and what their take on the issue of state is. This is just my 50 cents in response to your discussion.
nYam: emang tujuannya bukan untuk meningkatkan taraf hidup kok. Cuma biar mereka bisa beli harga2 yg naik.. dgn menurunkan daya beli orang2 lain
intan: this is the copy paste of Dita's opinion. Enjoy Her argument is good, actually, and I don't have complain about it. I just borrowed some part of her article and "switch it" to my preferred direction
And in case you don't notice.. as Zilko has pointed out: Dita is not my object of cynical comment Of course, government - or the state - always has the interest of their own. And it is not wrong, technically. But in the case of Indonesia, in my opinion, the government has crossed the limit of "acceptable own interest" They've started to fatten their own ass - by sacrificing the poor people. Did you hear of the honorable member of DPR, also the husband of a dangdut singer, who is currently in jail for taking bribes? It is a common story amongst our honorable government. They get zillions of rupiah, while the people has to struggle to make the ends meet - with constantly increase prices.
As the victim of government's another failure (of the long list of failures) to lead us into welfare, I just try to sarcastically make a 'mocking rationalization' out of it Thanks for the 50cents anyway.. now I know how this article can mislead the people out there
Ah, I see, so that's what you were trying to do. Sorry, I didn't get it.
Just to explain my point about the state's interests: in the discussion of the role of the state, the state's interests are hardly seen as something "good" or something that are beneficial for the people. They are usually considered harmful.
So, I am not endorsing the state's interests. I would certainly agree with you that the state -- in this case, Indonesian government -- has (if not always) crossed the line by sacrificing the have-nots.
Ya gitu bodoh nya Wapres kita. Mosok kalau ada yg menentang kenaikan BBM (yg jelas2 gak setuju BLT) itu menghambat rejeki org miskin??
Dlm konteks apa dia ngeliat rejeki atau musibah? Yg asyik dia...bak sinterklas bagi2 duit (pamer buat 2009), lha yg ketiban sial rakyat melu2..dikasih 100 ribu trus melarat berkepanjangan gara2 nahan laper!
Tapi ya gituu...emg sdh kodratnya kalii pemimpin disini gandrung bgt mbodohi rakyat!
Gw siy berpendapat, kebijakan BLT itu jelas2 pembodohan luar biasa. Org2 ngemis ngantri2 nadahin tangan utk duit 100 ribu, yg sekibas mata sudah lgsg habis. Mental nya jd gak karu2an.
Pemerintah tahan berapa bulan siy nyanguin kyk gitu? Berdasar pengalaman kemarin kan cuma 3 bulan, habis itu ya lenyap! Liat aja, ntar pasti jg kayak gitu!
Jangan lah sudah berbuat jahat, eh membodohi pula (bikin suap politik)
Masih banyak alternatif (alokasi) lain utk tidak menaikan BBM (minimal sampai akhir thn ini), spt yg sering didiskusikan para pengamat ekonomi di tv2 itu. Itu kl JK orientasi nya ke perut rakyat nya! (supaya gak tambah banyak yg mati merana)
intan: that's okay, I think this essay is not clear enough, anyway No wonder you can't get it. Not your fault
Yup! We are on the same boat here. Sadly, "harmful" to the people is the nature of the state But some states do it more smoothly than the others, I guess
tulus: ya itu seperti si nYam bilang: dikasih 100rb, tapi harga2 naik lebih dari 100rb. Sama aja bo'ong
Sebenernya, kalo pemerintah sedikiiiit aja konsentrasi sama tugasnya, nggak sibuk memperkaya diri sendiri, yg kayak gini bisa diatasi.
Baca berita di Kompas beberapa hari lalu gak, Lus? Yang ada pembagian pembangkit listrik tenaga matahari kecil2an di sebuah kampung di Palangkaraya? Emang sedikit sih, kalo matahari bersinar seharian, cuma bisa nyalain 50watt selama 12jam. Tapi.. lihat dong, kalo yg kayak gini digarap sama pemerintah, dioptimalkan, bukan gak mungkin jadi alternatif energi.
Kalo hemat energi (listrik), kan bisa disubsidi silang dgn BBM. At least itu bisa jadi satu pertimbangan. Jangan terus2an dibebankan ke rakyat melulu 
Gw aja lagi yg telmi, Mbakyu. =)
Some states are smoother -- kayak playboy, kali ya? =)
Kalau gue jadi Yusuf Kalla abis ngomong gitu gue tambahin lagi:
" Jangan kasih gaji dan fasilitas negara untuk saya, kalau saya pensiun jangan kasih saya rumah dan kasih uang pensiun, KALAU NEGARA KASIH SAYA SAMA SAJA MENGURANGI REZEKI ORANG MISKIN mendingan uang yang untuk menggaji saya kasih ke orang miskin" Menko Kesra juga jangan digaji, ngegaji dia sama aja ngebantu orang terkaya di Indonesia, kasih duit yg untuk menggaji dia buat yang lebih berhak yaitu orang miskin"
Baru top kalau dia berani ngomong begini Gue pilih ntar di tahun 2009 kalau dia berani ngomong gini.
intan: playboy pakai lub**cant ?
ara: hehehe.. sekali ini gw akuuurr sama komentar loe
Commenting by HaloScan
